Selasa, 14 Februari 2012

ANALISIS FAKTOR UTAMA KONFLIK PALESTINA ISRAEL



Pada 14 Mei 1948, sekelompok yahudi memproklamasikan berdirinya negara Israel. Dengan proklamasi ini, cita-cita orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai belahan dunia untuk mendirikan negara sendiri, tercapai. Mereka berhasil melaksanakan amanat yang disampaikan Theodore Herzl dalam tulisanya Der Judenstaat (Negara Yahudi) sejak 1896. Setelah it, di tengah-tengah negara timur tengah yang mayoritas beragama Islam, ada sekelompok manusia yang berkebudayaan dan bergaya hidup barat. Mereka adalah para imigran Yahudi yang didatangkan dari berbagai negara di dunia (Haris Priyatna, 2008) Negara-negara Arab selama bertahun-tahun menolak hak Israel untuk berdiri. Nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Nasser menyerukan penghancuran negara Israel.
Pada tahun 1967, Mesir, Suriah, dan Yordania menutup perbatasannya dengan Israel dan mengusir pasukan perdamaian PBB keluar dari wilayah tersebut serta memblokade akses Israel terhadap Laut Merah. Israel kemudian melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan udara Mesir karena takut akan terjadinya invasi oleh Mesir. Hal ini kemudian berujung pada Perang Enam Hari yang kemudian dimenangkan oleh Israel. Pada perang ini, Israel berhasil merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan.Garis Hijau menjadi penanda batas antara wilayah administrasi Israel dengan Wilayah pendudukan Israel. Batas wilayah Yerusalem juga diperluas dengan memasukkan wilayah Yerusalem Timur. Sebuah undang-undang yang mengesahkan pemasukan wilayah ini kemudian ditetapkan. Hal ini kemudian berujung pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 478 yang menyatakan bahwa penetapan ini tidak sah dan melanggar hukum internasional. Kegagalan negara-negara Arab pada perang tahun 1967 kemudian menyebabkan tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, beberapa kelompok militer Palestina melancarkan berbagai gelombang serangan terhadap warga-warga Israel di seluruh dunia, termasuk pula pembunuhan atlet-atlet Israel pada Olimpiade München 1972. Israel membalas aksi tersebut dengan melancarkan Operasi Wrath of God (Kemarahan Tuhan). Pada operasi ini, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa München ini dilacak dan dibunuh. Pada hari Yom Kippur 6 Oktober 1973 yang merupakan hari suci Yahudi, pasukan Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Perang tersebut berakhir pada tanggal 26 Oktober dengan Israel berhasil memukul balik pasukan Mesir dan Suriah. Walaupun demikian perang ini dianggap sebagai kekalahan Israel. Sebuah komisi yang dibentuk untuk menginvestigasi perang ini membebaskan pemerintah Israel dari tanggung jawab. Namun kemarahan publik Israel pada akhirnya memaksa Perdana Menteri Golda Meir untuk mengundurkan diri (wikipedia.com diakses 30 November 2010).
Pada tahun 1977 Jimmy Carter mengemukakan gagasan-gagasan untuk suatu perdamaian komprehensif. Pada tanggal 27 Juni 1977 pemerintah AS mengeluarkan pandangan-pandangan mengenai unsur-unsur suatu perdamaian komprehensif yang di dasarkan pada resolusi PBB 242. Naskah tersebut berisikan bahwa resolusi PBB 242 harus menekan Israel untuk mundur dari wilayah Sinai, Golan dan Tepi Barat Gaza. Pada akhir tahun 1977 Presiden Mesir Anwar Sadat berkunjung ke Yerusalem. Setelah hampir setahun menghadapi jalan buntu Carter, Begin, dan Sadat bertemu di Camp David selama tiga belas hari untuk menemukan rumusan perdamaian. Pada tanggal 17 September 1978 pembicaraan itu berakhir dan menghasilkan daerah sinai kembali ke Mesir sedangkan Jerusalem tidak disentuh sekalipun. Peristiwa ini menandakan peristiwa penting pengakuan negara Arab yang pertama terhadap kedaulatan Israel (Paul Findly, 1995). Pada tahun 1992, Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri Israel setelah memangkan pemilihan umum legislatif Israel 1992. Yitzhak Rabin dan partainya mendukung adanya kompromi dengan tetangga-tetangga Israel. Setahun kemudian, Shimon Peres dan Mahmoud Abbas, sebagai wakil Israel dan PLO, menandatangani Persetujuan Oslo. Persetujuan ini memberikan Otoritas Nasional Palestina hak untuk memerintah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selain itu, juga dinyatakan pula pengakuan hak Israel untuk berdiri dan menyerukan berakhirnya terorisme.
 Pada tahun 1994, Perjanjian Damai Israel-Yordania ditandatangani, membuat Yordania menjadi negara Arab kedua yang mengakui Israel. Pada bulan Juli tahun 2006, serangan Hezbollah ke Israel Utara beserta penculikan dua tentara Israel memicu terjadinya Perang Lebanon Kedua.Peperangan ini diakhiri dengan gencatan senjata yang disponsori oleh Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan Resolusi PBB 1701.
Pada akhir Desember 2008, gencatan senjata antara Hamas dengan Israel berakhir setelah adanya serangan roket yang diluncurkan oleh Hamas. Israel merespon serangan tersebut dengan serangan udara. Pada tanggal 3 Januari 2009, pasukan Israel memasuki kota Gaza dan memulai serangan darat. Pada tanggal 17 Januari 2009, Israel mengumumkan gencatan senjata secara sepihak dengan syarat dihentikannya serangan roket dan mortir. Hal ini kemudian diikuti oleh Hamas yang juga mengumumkan gencatan senjata dengan syarat ditariknya pasukan Israel dari Gaza serta dibukanya kembali perbatasan (wikipedia.com diakses 30 November 2010)
Konflik Israel-Palestina dengan sendirinya dapat diposisikan sebagai konflik sosial mengingat kasus ini dapat disoroti dari beberapa aspek: politik dan teologi. Konflik sosial sendiri – sebagaimana dikatakan Oberschall mengutip Coser– diartikan sebagai “…a strugle over values or claims to status, power, and scare resource, in wich the aims of the conflict groups are not only to gain the desired values, but also to neutralise injure or eliminate rivals. Pengertian ini menunjukkan bahwa konflik sosial meliputi spektrum yang lebar dengan melibatkan berbagi konflik yang membingkainya, seperti: konflik antar kelas (social class conflict), konflik ras (ethnics and racial conflicts), konflik antar pemeluk agama (religions conflict), konflik antar komunitas (communal conflict), dan lain sebagainya (www.scribd.com, diakses 30 November 2010).
Dalam kasus Israel-Palestina, aspek politik bukanlah satu-satunya dimensi yang dapat digunakan untuk menyoroti konflik kedua negara tersebut, demikian halnya dengan dimensi teologis yang oleh banyak pihak dianggap tidak ada hubungannya dengan konflik ini. Sebagian pihak memandang konflik Israel-Palsetina murni sebagai konflik politik, sementara sebagian yang lain memandang konflik ini sarat dengan nuansa teologis. Nuansa teologis dalam konflik Israel-Palestina bukan saja ditunjukkan dengan terbangunnya stigma perang Yahudi-Islam, akan tetapi kekayikan terhadap “tanah yang dijanjikan” sebagai tradisi teologis Yahudi juga tidak dapat dipisahkan dalam kasus ini. Oleh karenanya, tidak ada dari kedua aspek di atas (politik dan teologi) yang dapat dianggap lebih tepat sebagai pemicu konflik Israel-Palestina, karena sepanjang sejarahnya kedua aspek tersebut turut mewarnai konflik.
Menurut Sungha Hwang dalam artikel yang berjudul three essays on conflict and cooperation menyatakan bahwa semua konflik yang terjadi di dunia ini lebih banyak didasarkan pada konflik yang disebabkan kepentingan ekonomi dan konflik yang disebabkan kepentingan politik. Sedangkan menurut  Mendoza Leyva dan Irene Rebeca dalam artikelnya yang berjudul Does God favor the unequal distribution of resources? A study of the effects of religion on ethnic conflicts menyatakan bahwa konflik yang muncul di akhir-akhir ini adalah konflik yang di dasarkan pada suku dan agama. Saat ini beberapa konflik besar yang muncul di dunia ini yang dilatarbelakangi agama dan suku diantaranya Congo, India-Pakistan, Israel-Palestina, Sudan, Sri Lanka, and konflik Iraq. Menurutnya konflik Israel dan Palestina adalah konflik yang berlatar belakang sejarah yang panjang. Konflik ini di latarbelakangi karena perbedaan suku dan agama di antara kedua belah pihak. Leila Baghdadi dalam artikelnya yang berjudul Symbolic interactionism: The role of interaction in the Israeli-Palestinian conflict menyatakan bahwa konflik antara Israel Palestina yang sampai detik ini masih terus berlanjut telah melibatkan banyak aspek yang kompleks sehingga tidak mudah untuk menyelesaikan. Menurutnya konflik berkepanjangan ini disebabkan masing-masing pemegang kebijakan kedua belah pihak memiliki interpretasi yang berbeda dalam hal yang sama. Interprestasi yang berbeda inilah yang memunculkan sebuah konflik antara Israel dan Palestina. Keyakinan dan pemahaman yang berbeda akan sesuatu yang sama mengkondisikan kedua belah pihak berada dalam posisi diameteral satu dengan yang lain. Konflik ini merupakan konflik yang tidak mudah untuk diselesaikan. Hal yang berbeda juga diungkapkan oleh Uri Ram dalam artikelnya yang berjudul Arab-Israeli Conflict : The Ethnic Cleansing of Palestine. Dia menyatakan bahwa sejak tahun 1948 Israel telah melakukan yang sekarang disebut "pembersihan etnis", yang masuk kategori dalam hukum internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dia bersikeras bahwa konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina adalah usaha Israel dalam melakukan pembersihan etnis terhadap bangsa Palestina.
 Analisis yang lebih tajam dikemukakan oleh Yosseph Shilhav dalam artikelnya yang berjudul Religious factors in territorial disputes: An intra-Jewish view. Kontroversi politik antara Israel dan Palestina tak terlepas dari konsep kesucian dan kedaulatan atas Eretz Yisrael (Tanah Israel, Palestina). Kontroversi ini memiliki akar keagamaan yang mendalam dalam sejarah obligasi orang-orang Yahudi dengan negara mereka. Unsur-unsur historis yang berasal dari sebuah kerinduan untuk kesempurnaan agama, termasuk memenuhi perintah suci yang berhubungan dengan Tanah. Keinginan Israel untuk memenuhi perintah suci atas tanah yang dijanjikan adalah akar permasalahanan konflik antara Israel dengan negara-negara arab dan Israel.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar